Reforma Agraria & Penanganan Konflik Agreria

Melanjutkan Reforma Agraria dengan meneruskan program reforma Agraria Presiden Jokowi.

Membentuk Komisi Nasional Penyelesaian Konflik Agraria dengan menyusun kebijakan dalam bentuk UU sebagai landasan pembentukan komisi.

Pengakuan terhadap model-model penyelesaian adat dalam konflik agraria.

Penguatan Badan Pertanahan Nasional (BPN), termasuk menambah kewenangan untuk menyelesaikan masalah sertifikat dan pembatalan sertifikat yang keliru.