Lahir di Jepara, di tengah masyarakat pesisir yang keras sekaligus hangat. Sejak muda, belajar bahwa keberanian bukan soal berteriak paling keras, tapi soal berdiri paling teguh ketika yang lain memilih diam. Menjadi bagian dari gelombang 1998 yang menuntut perubahan. Bagi sebagian orang, itu adalah sejarah. Bagi Mugiyanto, itu adalah luka yang masih hidup. Pernah diculik, disiksa, dan dibungkam — tapi ia tak pernah kehilangan arah. Dari INFID, Kantor Staf Presiden, hingga saat ini diangkat menjadi Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, keyakinannya tetap sama: negara hanya sah sejauh ia berpihak pada yang paling lemah.
Selengkapnya..

Tantangan hak asasi manusia hari ini bukan sekadar menyusun aturan baru, tapi mengubah cara kerja kekuasaan: dari yang serba vertikal menjadi mendengar, dari yang administratif menjadi hadir secara bermakna dalam kehidupan warga. Fokus kerja diarahkan untuk memastikan bahwa perlindungan dan pemenuhan HAM tidak berhenti pada dokumen atau janji kebijakan. Ia harus hadir dalam hukum yang adil, layanan publik yang setara, dan ruang partisipasi yang nyata — terutama bagi kelompok rentan yang terlalu lama berada di pinggiran. Kerja regulasi difokuskan untuk memperkuat perlindungan hukum secara nyata, melalui pembaruan kebijakan, percepatan ratifikasi instrumen HAM internasional, dan penyusunan regulasi yang lahir dari pengalaman masyarakat.
Selengkapnya..

Kantor Wakil Menteri Hak Asasi Manusia terbuka untuk semua. Membuka ruang kemitraan untuk bekerjasama dalam bergam bentuk kerja-kerja pemenuhan Hak Asasi Menusia (HAM) di Indonesia. Mas Mugi membuka diri untuk kemitraan dalam bidang riset dan penelitian bidang HAM, Wawancara, laporan dan aduan komunitas. Tak terkecuali Agenda Akademis mau pun kemitraan dalam bentuk pembiayaan dan konsultansi yang sejalan dengan prinsip, visi dan fokus kerja kantor Wakil Menteri Hak Asasi Manusia.