Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto mengatakan pemerintah mencatat seluruh peristiwa penting dalam penulisan ulang sejarah Indonesia, termasuk pelanggaran HAM berat. Ia menyatakan penulisan ulang sejarah nasional harus memuat keseluruhan perjalanan bangsa.

“Ya, semuanya perlu ditulis,” kata Mugiyanto saat ditemui di Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025.

Pernyataan itu ia sampaikan menanggapi pertanyaan menyoal perlu tidaknya peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu dimuat dalam buku sejarah baru yang sedang disusun oleh Kementerian Kebudayaan. Mugiyanto mengklaim bahwa penulisan tersebut merupakan penyusunan sejarah nasional secara keseluruhan.

“Saya pikir yang sedang ditulis itu adalah sejarah nasional, bukan sejarah pelanggaran HAM,” ujar dia.

Ia juga merespons pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai yang mendukung gagasan penulisan ulang sejarah dengan tone positif. “Pak Menteri sudah menyampaikan itu,” kata Mugiyanto singkat.

Sebelumnya, Natalius Pigai menyatakan bahwa penulisan ulang sejarah dengan tone positif bukan berarti menyembunyikan fakta, melainkan menulis peristiwa apa adanya. “Semua peristiwa itu ‘kan up and down: ada titik tertentu baik, titik tertentu jelek,” ujar Pigai di Jakarta, Selasa, 3 Juni 2025.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon juga menyatakan sejarah Indonesia akan ditulis ulang dengan pendekatan positif. Ia menyebut tone baru ini bertujuan mengurangi narasi yang hanya berisi kesalahan dan menekankan semangat kebangsaan. “Tone kita adalah tone yang lebih positif karena kalau mau mencari-cari kesalahan, mudah,” kata Fadli di Cibubur, 1 Juni 2025.

Fadli menyebut penulisan ulang sejarah akan berfokus pada perspektif Indonesia-sentris dan menghapus bias kolonial. Pemerintah, menurut dia, ingin menjadikan sejarah lebih relevan bagi generasi muda.

Pemerintah tengah merevisi naskah sejarah Indonesia. Alasan utama revisi ini adalah menyelaraskan kembali pengetahuan sejarah dengan berbagai temuan baru dari disertasi, tesis, ataupun penelitian para sejarawan. Nantinya, hasil penulisan ulang sejarah ini dibukukan secara resmi melalui pendanaan dari Kementerian Kebudayaan, bekerja sama dengan Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI). Buku sejarah ini ditargetkan rampung pada 17 Agustus 2025 atau tepatnya pada HUT kemerdekaan ke-80 RI.

"Tujuan penulisan ini untuk menghasilkan buku yang merupakan 'sejarah resmi' (official history) dengan orientasi dan kepentingan nasional, untuk meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta Tanah Air. Buku ini akan ditulis sebanyak 10 (sepuluh) jilid oleh sejarawan Indonesia sendiri secara kolektif," demikian dikutip dari draf Kerangka Konsep Penulisan Sejarah Indonesia.